Warga Sidoarjo, sebuah kabupaten di Jawa Timur, Indonesia, mengungkapkan kekesalannya kepada Badan Ketertiban Umum (Satpol PP) setempat. Banyak warga yang angkat bicara mengenai pengalaman negatifnya terhadap petugas Satpol PP, dengan alasan mereka diperlakukan tidak adil dan tidak adil.
Salah satu keluhan utama warga terhadap Satpol PP adalah pendekatan mereka yang keras dalam menegakkan aturan dan peraturan. Banyak warga yang melaporkan adanya petugas Satpol PP yang menggunakan taktik kekerasan dan intimidasi berlebihan saat menghadapi mereka. Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya menceritakan pengalamannya dikeluarkan secara paksa dari ruang publik oleh petugas Satpol PP, meski tidak menimbulkan keributan.
Selain itu, warga juga mengkritik Satpol PP karena menargetkan kelompok masyarakat tertentu, seperti pedagang kaki lima dan tuna wisma, namun menutup mata terhadap permasalahan lain yang lebih serius di kabupaten tersebut. Banyak warga yang merasa Satpol PP tidak mengatasi akar permasalahan sosial di Sidoarjo, melainkan menyasar masyarakat yang paling rentan.
Selain tindakan keras yang mereka lakukan, warga juga menyuarakan kekhawatiran mengenai kurangnya transparansi dan akuntabilitas di Satpol PP. Banyak warga yang melaporkan kasus suap dan korupsi di dalam lembaga tersebut, dimana petugas diduga menerima suap sebagai imbalan karena menutup mata terhadap kegiatan ilegal.
Secara keseluruhan, warga Sidoarjo menyerukan akuntabilitas dan transparansi yang lebih besar di Satpol PP. Mereka menuntut agar lembaga tersebut bertanggung jawab atas tindakan mereka dan lebih tanggap terhadap kebutuhan dan kekhawatiran masyarakat. Banyak warga juga yang menyerukan pelatihan dan pengawasan yang lebih baik terhadap petugas Satpol PP untuk memastikan bahwa mereka bertindak secara adil dan adil.
Menanggapi kritik tersebut, pemerintah daerah berjanji untuk mengatasi kekhawatiran warga dan berupaya meningkatkan kinerja Satpol PP. Mereka telah berjanji untuk menyelidiki tuduhan pelanggaran dan mengambil tindakan yang tepat terhadap petugas yang ditemukan terlibat dalam perilaku tidak etis.
Meskipun ada jaminan-jaminan tersebut, warga Sidoarjo tetap skeptis dan terus mendorong akuntabilitas dan transparansi yang lebih besar di Satpol PP. Mereka bertekad untuk meminta pertanggungjawaban lembaga tersebut atas tindakan mereka dan memastikan bahwa mereka bertindak demi kepentingan terbaik masyarakat. Hanya waktu yang akan membuktikan apakah upaya ini akan membawa perubahan berarti di Satpol PP dan meningkatkan hubungan antara lembaga tersebut dan masyarakat Sidoarjo.
